kementerian pada negeri menungkapkan hasil evaluasi kepada peraturan daerah ataupun qanun aceh mengenai bendera juga lambang daerah.
saya berharap berharap evaluasi yang diselenggarakan kemendagri, yang sangat konstitusional itu, diikuti dengan gubernur juga dpr aceh. ada 12 poin. kata menteri selama negeri, gamawan fauzi, di kantor presiden jakarta, senin.
evaluasi qanun aceh hendak disampaikan oleh pejabat kementerian selama negeri terhadap gubernur dan dpr aceh pada selasa (2/4).
gamawan harapkan pemerintah daerah aceh serta dpr aceh memahami hasil evaluasi juga menjalankan rekomendasi yang dilontarkan.
ketika ditanya langkah apa yang diselenggarakan pemerintah pusat apabila pemerintah daerah aceh menolak merevisi qanun sesudah melayani evaluasi yang dilontarkan pemerintah, gamawan menungkapkan bahwa berdasarkan agama presiden bisa membatalkan peraturan daerah itu.
Baca yang lain: Objek Wisata Pulau Tidung - Peluang Usaha Online - Cream Adha
ini kan negara kesatuan, presiden memegang kekuasaan pemerintahan. ini merupakan subordinat dari sistem nasional, tak boleh banyak dan memenggal peraturan perundang-undangan, ujarnya.
gamawan menyatakan, seharusnya pemerintah provinsi aceh menyesuaikan peraturan daerah melalui undang-undang yang berlaku dengan nasional.
ia serta menyambut menarik imbauan wakil gubernur aceh, muzakir manaf, pada masyarakat di aceh untuk menghormati proses hukum.
saya menyambut baik imbauan tersebut, dengan sebab itu aku menempuh cara-cara yang persuasif, yang prosedural, dan konstitusional seperti itu, tegasnya.
ia juga menyatakan, seharusnya pemerintah aceh lebih fokus pada upaya supaya meningkatkan kesejahteraan warga sesudah proses penyelesaian konflik bersenjata berkepanjangan.