badan pemeriksa keuangan (bpk) mendapatkan sederat kelemahan atas pengelolaan serta pertanggungjawaban website jaminan kesehatan warga (jamkesmas) juga garansi kesehatan daerah (jamkesda) dalam 33 provinsi semua indonesia.
bpk mengambil kesimpulan keberadaan kelemahan dan signifikan, ujar ketua bpk ri hadi poernomo pada jakarta, selasa.
hadi menyampaikan, kelemahan tersebut antara lain belum keberadaan database kepesertaan yang akurat, pemuktakhiran data penduduk miskin tidak diselenggarakan dengan menarik serta keberadaan perbedaan data penduduk miskin antar instansi.
kemudian, ia meneruskan, terdapat risiko warga miskin belum mendapatkan pelayanan kesehatan tidak mengeluarkan biasa sebab tak tercakup dalam website jamkesmas juga jamkesda.
selain tersebut ada penyaluran, pencairan, penggunaan serta pertanggungjawaban dana jamkesmas yang belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan jamkesmas selama 2010 serta 2011, katanya.
Lainnya: Obat Pelangsing perut - Obat Pelangsing - Obat Pelangsing perut - Obat Pelangsing perut
menurut dia, kelemahan itu mampu menganggu objek wisata web jamkesmas juga jamkesda untuk memenuhi hak penduduk miskin yang tak dapat, sebagaimana amanat uud 1945 pasal 28 h dan uu nomor 23 tahun 1992.
sementara, hasil pemeriksaan bpk tenntang pelayanan kesehatan penduduk selama pilihan rumah sakit milik pemerintah juga menemukan keberadaan ketidakefisienan di keuntungan perbekalan farmasi dan standar pelayanan.
hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan daripada 66 properti sakit dan diperiksa, hanya Satu rsud dan sudah efektif di membangun pelayanan obat dalam instalasi farmasi, kata hadi.
hadi menambahkan kelemahan lain disamping pemenuhan kebutuhan perbekalan farmasi yang tidak optimal adalah tahap pemilihan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan serta pendistribusian perbekalan farmasi dan belum memenuhi objek wisata setiap tahapan.
selain tersebut, baru banyak sarana prasarana instalasi farmasi, rawat inap, serta rawat jalan yang tidak sesuai standar makanya pelayanan tidak optimal, ujarnya.
menurut dia, pemerintah bertanggung jawab menyediakan pelayanan kesehatan penduduk yang bermutu, tidak berbahaya, efisien serta terjangkau sehingga properti sakit umum mesti berbenah untuk memperbaiki pelayanan dengan lebih efektif.
dengan itulah, telah semestinya tak ada masyarakat dan tidak mampu dilayani dengan menarik oleh rumah sakit, khususnya properti sakit milik pemerintah, ujar hadi.
saat ini, berdasarkan data 2012, pemerintah telah mempunyai sebanyak 627 unit rumah sakit selama semua indonesia.