badan pertanahan nasional (bpn) ri berkomitmen penuh agar menyukseskan masterplan percepatan dan perluasan pembagunan ekonomi indonesia (mp3ei), sehingga bpn mengerjakan sederat terobosan juga berbagai website agar mendukung mp3ei.
kepala bpn ri, hendarman supandji mengemukakan keuntungan itu pada sela-sela rapat koordinasi mp3ei koridor ekonomi sulawesi juga koridor ekonomi papua-maluku selama manado, jumat sore.
dalam keterangan tertulisnya, hendarman menunjukan website yang dilaksanakan bpn antara lain melalui berlakunya uu nomor 2 tahun kemarin perihal pengadaan tanah terhadap pembangunan agar kepentingan umum.
uu ini berbeda dengan peraturan sebelumnya. uu ini lebih menyerahkan kepastian serta keadilan baik proses pengadaan tanahnya maupun ganti rugi dan diberikan terhadap warga dan ditentukan dengan apraisal (penilai) independen, ujarnya.
Informasi Lainnya:
dia menunjukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut uu no 2/2012 mengakibatkan empat tahap yaitu: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, juga penyerahan hasil.
setiap tahap ini telah ditentukan waktunya, oleh karenanya penyelenggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum diharapkan tak berlarut-larut, kata mantan jaksa agung tersebut.
selain tersebut, bpn sudah memprogramkan penelitian juga siap melakukan pengukuran tanah ulayat masyarakat hukum adat pada papua manakala telah jelas penduduk hukum adatnya juga tanah ulayatnya.
sebelumnya di rapat tersebut mengemuka sejumlah kendala mengenai pelaksanaan mp3ei yang salah satunya adalah sengketa tanah ulayat dalam papua.
hendarman menambahkan bpn saat ini serta sedang mempersiapkan ruu pertanahan. di mana di dalamnya, antara lain memenage mengenai reforma agraria, dan hak atas tanah warga hukum adat. selain tersebut, bpn ri serta mengerjakan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan pada jenis pertanahan, ujarnya.
sinkronisasi dan harmonisasi tersebut dimaksudkan agar ke depan, tak terjadi dulu tumpang tindih peraturan terkait pertanahan. untuk tanah dapat lebih berdaya untuk, bpn ri dan mengerjakan percepatan pensertipikatan tanah, ujarnya.
melalui sertipikasi tanah ini, papar hendarman maka hak-hak atas tanah bisa lebih dijamin, sehingga bisa membawa faedah dan lebih besar terhadap terciptanya kemakmuran rakyat.
sebelumnya, selama sejumlah kesempatan hendarman mengingatkan dua tugas yang diberikan presiden susilo bambang yudhoyono kepadanya di memimpin bpn. presiden menugaskan aku memangkas sengketa juga harus disadari pada orang kecil, ujarnya.
oleh karena tersebut, hendarman menyatakan, bpn hendak terus menggalakkan program-program prorakyat yang sudah berjalan. program-program tersebut diantara lain: sertifikat prona tidak perlu bayar, situs jemput bola layanan sertifikat tanah agar rakyat (larasita) juga situs one day service.