badan pertanahan nasional (bpn) ri berkomitmen penuh untuk menyukseskan masterplan percepatan juga perluasan pembagunan ekonomi indonesia (mp3ei), oleh karenanya bpn melakukan sejumlah terobosan dan seluruh program supaya mendukung mp3ei.
kepala bpn ri, hendarman supandji mengemukakan hal tersebut selama sela-sela rapat koordinasi mp3ei koridor ekonomi sulawesi dan koridor ekonomi papua-maluku pada manado, jumat sore.
dalam keterangan tertulisnya, hendarman menunjukan web dan dilaksanakan bpn antara lain dengan berlakunya uu nomor 2 tahun lalu perihal pengadaan tanah kepada pembangunan untuk kepentingan umum.
uu ini berbeda dengan peraturan sebelumnya. uu ini lebih memberikan kepastian dan keadilan baik proses pengadaan tanahnya maupun ganti rugi yang diberikan pada penduduk dan ditetapkan dengan apraisal (penilai) independen, ujarnya.
Informasi Lainnya:
dia menjelaskan pengadaan tanah untuk kepentingan publik menurut uu no 2/2012 meninggalkan empat tahap yaitu: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, serta penyerahan hasil.
setiap tahap ini telah ditentukan waktunya, sehingga penyelenggaran pengadaan tanah agar kepentingan publik diharapkan tak berlarut-larut, kata mantan jaksa agung tersebut.
selain tersebut, bpn sudah memprogramkan penelitian dan siap melakukan pengukuran tanah ulayat masyarakat hukum adat selama papua bila telah gamblang warga hukum adatnya dan tanah ulayatnya.
sebelumnya pada rapat itu mengemuka sederat kendala tenntang pelaksanaan mp3ei yang salah satunya merupakan sengketa tanah ulayat dalam papua.
hendarman menambahkan bpn ketika ini juga tengah mempersiapkan ruu pertanahan. selama mana dalam dalamnya, diantara lain membuat tentang reforma agraria, serta hak atas tanah masyarakat hukum adat. disamping itu, bpn ri juga melakukan sinkronisasi serta harmonisasi peraturan perundang-undangan selama bidang pertanahan, katanya.
sinkronisasi juga harmonisasi itu dimaksudkan supaya ke depan, tak terjadi dulu tumpang tindih peraturan mengenai pertanahan. untuk tanah bisa lebih berdaya untuk, bpn ri serta mengerjakan percepatan pensertipikatan tanah, katanya.
melalui sertipikasi tanah ini, kata hendarman dengan begini hak-hak atas tanah dapat lebih dijamin, oleh karenanya bisa membawa manfaat dan lebih besar terhadap terjalinnya kemakmuran rakyat.
sebelumnya, pada sejumlah kesempatan hendarman mengingatkan dua tugas yang diberikan presiden susilo bambang yudhoyono kepadanya di memimpin bpn. presiden menugaskan aku mengurangi sengketa serta harus disadari pada orang kecil, katanya.
oleh sebab itu, hendarman menungkapkan, bpn hendak selalu menggalakkan program-program prorakyat yang telah berjalan. program-program tersebut antara lain: sertifikat prona gratis, web jemput bola layanan sertifikat tanah supaya rakyat (larasita) serta program one day service.